INDODAILY.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tantangan fiskal serius pada tahun anggaran 2026 mendatang. Transfer dana dari pemerintah pusat dipastikan mengalami penyusutan signifikan sebesar Rp241 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Namun demikian, di tengah tekanan keuangan tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk melayani masyarakat tidak akan kendur.
“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar, terutama dari komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti inilah keberpihakan harus ditunjukkan,” ujar Muchendi saat menyampaikan pidato pada rapat paripurna hari jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Muchendi, menghadapi tantangan itu pihaknya akan melakukan penyesuaian anggaran bersama DPRD secara selektif dan hati-hati agar program-program prioritas tetap berjalan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“Tentu dengan adanya efisiensi tersebut, kita akan melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran agar tetap survive dan terus bisa melayani masyarakat,” tegasnya.
Muchendi juga menyebut bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan jalannya program prioritas tak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, serta dukungan legislatif dan masyarakat.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan di tengah tantangan efisiensi, pemerintah daerah diminta benar-benar selektif. Setiap daerah memiliki permasalahan berbeda, sehingga yang harus diutamakan adalah kebutuhan super prioritas.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya—memilah belanja yang perlu dan tidak perlu. Sebagai pejabat politik, janji kita kepada masyarakat itulah yang super prioritas,” jelas Deru.
Deru berpesan agar setiap elemen di daerah saling menguatkan, mempererat kerukunan, dan memperkokoh kerja sama agar persoalan pembangunan dapat dihadapi bersama.
“Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini berbeda dengan yang dulu kami hadapi bersama Pak Ishak Mekki, Bupati OKI pada masanya, dan saya saat menjadi Bupati di OKU Timur,” jelas Deru.
Sebelumnya, Kepala DPKAD OKI, Farlidena Burniat mengatakan, untuk menambal potensi kekurangan dana, Bupati Muchendi telah memanggil kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita juga koordinasi dengan Bappeda untuk menghitung kebutuhan belanja masing-masing OPD. Jadi, kita punya kalkulasi pembiayaan APBD dari PAD, mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas,” ujarnya.
Abur menjelaskan, pada 23 September 2025 telah terbit alokasi TKD tahun anggaran 2026 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk masing-masing daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Alokasi dana transfer untuk OKI tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,908 triliun, turun sebesar Rp241 miliar dari tahun 2025 yang sebesar Rp2,150 triliun.
“Jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp2,150 triliun, maka ada pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat sebesar Rp241 miliar pada tahun 2026,” jelas Abur.
Abur menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa janji kepala daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan.
“Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan. Hak-hak pegawai jangan sampai berkurang, jadi efisiensi akan diarahkan ke hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” tutupnya.
