INDODAILY.CO, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi meluncurkan website ‘Sumsel Cek Fakta’ sebagai platform verifikasi informasi, bersamaan dengan pelantikan pengurus Bakohumas Sumsel periode 2025–2030.
Kegiatan yang digelar di Grand Atyasa Convention Center Palembang pada Senin (24/11/2025) ini menjadi langkah strategis menghadapi derasnya arus misinformasi dan maraknya konten palsu di era digital.
Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menegaskan pentingnya peran humas pemerintah sebagai speaker yang menyampaikan informasi secara benar, tepat sasaran, dan sesuai konteks sosial masyarakat.
“Cara kita menyampaikan informasi harus disesuaikan dengan medan dan karakter publik. Salah cara menyampaikan, maka informasi benar pun akan diterima dengan salah,” ujarnya.
Ia mengatakan tantangan digital saat ini semakin kompleks, mulai dari banyaknya akun anonim hingga produksi hoaks yang makin masif dan terorganisir.
Kondisi ini membuat masyarakat membutuhkan sumber informasi terpercaya di tengah banjirnya konten menyesatkan.
“Jika orang ingin mencari kebenaran, maka mereka harus mengakses humas pemerintah. Itu sebabnya platform cek fakta ini penting,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Herman Deru meminta agar Bakohumas tidak hanya menjadi organisasi formalitas, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi yang akurat.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Umum Bakohumas memperhatikan skema honor berbasis produktivitas untuk mendukung kinerja para pengurus.
Sumsel Cek Fakta Jadi Senjata Baru Lawan Hoaks
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumsel sekaligus Ketua Pelaksana Bakohumas, Rika Efianti, menyampaikan bahwa peluncuran platform ini merupakan jawaban konkret terhadap semakin sulitnya membendung disinformasi.
“Dunia digital hari ini bukan lagi arus cepat, tetapi badai informasi. Konten melimpah, tetapi kebenaran makin langka. Bahkan foto palsu buatan AI sering tampak lebih meyakinkan daripada yang asli,” jelasnya.
Website Sumsel Cek Fakta akan menjadi media resmi pemerintah provinsi dalam memverifikasi isu publik, mengklarifikasi informasi yang beredar, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
Platform ini diharapkan menjadi rujukan utama humas dan seluruh OPD dalam memberikan informasi publik yang seragam, akurat, dan terverifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Rika juga membacakan keputusan pembentukan Bakohumas Sumsel berdasarkan SK Gubernur Nomor 660-KPTS-DISKOMINFO-2025, yang menetapkan 72 anggota dari unsur OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perwakilan kabupaten/kota.
Ketua Umum Bakohumas Sumsel, Dr H Edward Candra, menegaskan bahwa verifikasi adalah inti dari pekerjaan media dan humas.
“Jantung informasi adalah verifikasi. Tanpa itu, berita mudah salah dan berdampak luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat kini cenderung malas membaca, sehingga humas dituntut menyajikan informasi yang ringkas, jelas, dan terstruktur.
Ia juga menyoroti regulasi baru terkait penayangan berita serta pentingnya masyarakat mengakses sumber informasi yang kredibel.
“Pertanyaannya sekarang: media seperti apa yang harus dipercaya? Maka humas harus hadir memberikan rujukan yang benar,” katanya.
Edward menekankan pentingnya respons cepat untuk memitigasi munculnya isu palsu. “Ketika informasi salah muncul, kita harus segera menyiapkan penjelasan agar tidak menguras energi publik,” ujarnya.
Penghargaan untuk Mitra Media
Dalam acara tersebut, Pemprov Sumsel turut memberikan apresiasi kepada mitra strategis seperti AJI Palembang, AMSI Sumsel yang diterima Ketua Ardhy Fitriansyah (Anang), serta para trainer cek fakta (Nila Ertina dan Baim Arsyad) atas kontribusi mereka dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
