INDODAILY.CO, JAKARTA, —- Komitmen memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendorong penyelesaian konflik lahan di Sumatera Selatan terus diperkuat.
Hal tersebut ditunjukkan Novri Adrian, Wakil Ketua LBH KP HAM Sumsel sekaligus Kepala Divisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) DPP Harimau Sumatera Bersatu, melalui audiensi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan hidup, kehutanan, serta konflik agraria yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Novri Adrian membawa sejumlah perhatian terkait pentingnya perlindungan lingkungan hidup, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam, serta perlunya keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan lingkungan dan konflik lahan.
Menurutnya, persoalan lingkungan tidak bisa dipandang hanya dari sisi kerusakan alam, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan hak-hak masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan maupun wilayah perkebunan.
Konflik lahan di Sumatera Selatan menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Diperlukan langkah nyata melalui koordinasi lintas sektor, keterbukaan informasi, serta penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Novri menilai, perlindungan lingkungan dan penyelesaian konflik lahan harus berjalan beriringan. Jangan sampai kepentingan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam justru mengabaikan kelestarian ekosistem maupun hak masyarakat.

Sebagai bagian dari LBH KP HAM Sumsel dan DPP Harimau Sumatera Bersatu, dirinya juga mendorong agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk memastikan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia berharap audiensi tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mengawal persoalan lingkungan hidup di Sumatera Selatan.
“Pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, melainkan tanggung jawab kita bersama. Alam harus dijaga, hak masyarakat harus dihormati, dan setiap persoalan konflik lahan perlu mendapatkan penyelesaian yang adil sesuai ketentuan hukum,” menjadi semangat perjuangan yang dibawa dalam audiensi tersebut.
Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan DPP Harimau Sumatera Bersatu dalam menjalankan peran sosial dan kontrol masyarakat, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Novri Adrian berharap, melalui komunikasi dan sinergi dengan kementerian, berbagai persoalan lingkungan serta konflik lahan di Sumatera Selatan dapat memperoleh perhatian lebih serius dan ditangani secara transparan, profesional, serta berkeadilan.
Baginya, menjaga alam bukan sekadar wacana, melainkan perjuangan nyata demi melindungi ruang hidup masyarakat dan memastikan kekayaan alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.
