INDODAILY.CO, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (BPS Prov Sumsel) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tingkat Prov Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta BPS dan OPD Kabupaten/Kota se-Sumsel.
Acara ini dihadiri dari OPD atau Dinas, stakeholder, internal BPS Prov Sumsel dan BPS kabupaten/kota se-sumsel, organisasi komunitas petani, pelaku usaha Pertanian serta beberapa media, bertempat di Hotel The Zury Palembang, Selasa (29/11/2022) pagi.
Kepala BPS Prov Sumsel, DR. Ir Zulkipli, M.Si mengatakan hari ini adalah kegiatan dalam rangka ST2023, jadi kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2023.
“Kita awali dengan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan pertanian dan nanti koordinasi akan kami lanjutkan dengan instansi pemerintah kemudian ke kelompok-kelompok tani,” ujarnya saat diwawancarai.
Zulkifli mengatakan, bahwa sektor dalam pertanian itu tidak ada yang ketinggalan, sehingga tujuan pemerintah untuk mendapatkan data akurat tadi bisa tercapai dengan baik.
“Target di tahun 2023 100% semua akan terdata merekruitmen petugas pelatihan baru nanti kita akan mendata. Untuk hasil akhir tahun 2022 kita hanya publisitas dan koordinasi saja,” ungkapnya.
Dikatakannya, untuk petugas registrasi kurang lebih 13.666 orang, dalam hal sensus pertanian semua hal dalam luas lahan aktivitas mereka seperti apa.
“Sehingga dari sana kita dapat membuat kesimpulan masyarakat petani itu sebaiknya seperti apa dan sumbangsinya terhadap pemerintah sampai saat ini seperti apa, petugas sensus pertanian pasti akan ada asuransi nya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan (kadisbun) Provinsi Sumsel Ir Agus Darwa mengatakan, bahwa pihak Dinas perkebunan Mengapresiasi BPS Sumsel menyelenggarakan rakorda ini.
“Jadi rakorda ini tujuan utamanya untuk mendapatkan data akurat dalam pelaksanaan sensus pertanian di tahun 2023,” ucapnya.
Agus menuturkan, Disbun Sumsel yang melayani dan membina semua menghimbau baik perusahaan maupun masyarakat berkebun untuk memberikan data yang seakurat mungkin yang secara terinci.
“Seperti mulai dari luas lahan tahun tanamnya jumlah tenaga kerja dan masyarakat berkebun juga berapa penghasilan nya sehingga bermanfaat dan nanti satu keluar data itu itula data statistik dari BPS Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut Agus, kenapa data perkebunan ini selalu tidak akurat sebenarnya bukan tidak akurat akan tetapi data-data ini lambat datangnya, sehingga pada saat di tentukan datanya belum masuk sehingga data di BPS itu belum terdata.
“Maka dari itu, kita tetap berpegang data yang ada di BPS sehingga ini nasional. Saya yakin dan optimis tahun 2023 sudah akurat dan benar benar. Makanya saya mengajak semua lapisan tadi supaya memberikan data seakurat mungkin secara terinci. Kami akan pro aktif kebawah juga meminta laporan bulanan triwulan perusahaan semuanya dan akan kami laporkan ke BPS,” tukasnya.
