[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Klik Disini Untuk Dibacakan Berita”]
INDODAILY.CO, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) katakan dirinya memaknai pengertian transparansi tidak ada ditutupi, artinya bicara akuntabel harus dapat dipertanggung jawabkan dan semua ini berjalan dengan baik kembali ke Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal tersebut diutarakannya saat menghadiri acara Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara” diselenggarakan oleh BPK RI, bertempat di Hotel Arista Palembang, Selasa (18/1/2022).
“Saya ingin kehadiran BPK sebagai mitra untuk bertanya dan tempat konsultasi dalam pengelolaan keuangan agar transparansi berjalan dengan baik. Dalam mengelola keuangan, Jangan hanya dengan pemenuhan formalnya saja tapi harus kualitas serta adanya rekomendasi,” ujar HD.
Sementara Itu, Anggota Komisi XI DPR RI Ir. Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan, pihaknya berharap melalui sosialisasi ini para peserta dapat berperan aktif guna mendapat wawasan keterlibatan DPR RI dalam pengawasan keuangan utamanya terkait APBN serta mendorong Pemerintah Daerah dalam mengajukan keuangan untuk kebutuhan keuangan daerah dan menggali potensi sumberdaya alam.
Ditempat yang sama, Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun menambahkan, sosialisasi ini untuk kepentingan pemerintah daerah dimana kami memberikan rekomendasi hal apa yang diperbuat
“Adapun visi meneruskan tata kelola sebagai rekomendasi, mendorong pencegahan korupsi dan sebagai acuan teladan bagi instansi lain,” tandasnya.
Turut Hadir Walikota Palembang H. Harnojoyo, Pj. Sekda Prov Sumsel , Ir. S.A Supriono, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Harry Purwaka, SE,MSF, AK.CA.CSFA, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel
