INDODAILY.CO, OGAN ILIR — Kader Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang juga merupakan Anggota Komisi I DPRD Ogan Ilir, Rahmadi Djakfar, S.Sos, MTP sangat mendukung terkait kebijakan Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan mencabut Subsidi Minyak Goreng (Migor) kemasan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan Migor masyarakat.
Hal tersebut dikemukan langsung oleh Rahmadi Djakfar, S.Sos, MTP saat diwawancarai media Indodaily.co, Senin (21/03/2022).
Rahmadi Djakfar, S.Sos, MTP, mengatakan, langkah yang telah diambil oleh pemerintah dengan memutuskan hanya menyubsidi Migor curah tersebut sudah tepat. Namun sayangnya sedikit terlambat.
“Semestinya langkah ini diambil sejak awal, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan Migor dan tidak terjadi kelangkaan Migor dipasaran,” imbuhnya.
Dirinya meminta agar nantinya subsidi tersebut dijaga dan jangan sampai Migor bersubsidi ditimbun lagi oleh sepekulan, mereka mendapatkan subsidi, tapi dijual kembali dalam bentuk “Non Subsidi” atau tidak bersubsidi.
“Misalkan ada praktek di oplos, minyak subsidi diborong dan diambil oleh pengusaha, kemudian diganti kemasan dan dijual kembali dengan harga tertinggi “non subsidi” Hal ini bisa terjadi, seperti Pupuk dan BBM bersubsidi jenis minyak solar,” terangnya.
Menurutnya, pihaknya juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan terjun ke lapangan untuk mengawal kebijakan yang telah diambil tersebut.
“Kedua terget Groupnya itu, terhadap penerima manfaat harga eceran terendah Migor harus benar – benar jelas. Contoh sekarang, jika HET itu mestinya pendistribusiannya lebih banyak berada di pasar – pasar tradisional. Kemudian jangan kebalikan, nanti HET-nya berada di Supermarket dan di Mall,” jelasnya.
Rahmadi Djakfar menyebut, soal Subsidi pihaknya menyambut baik dalam rangka menstabilkan pendistribusian Migor, tapi catatannya adalah untuk Subsidi jagan sampai disalah gunakan oleh para Sepekulan lagi.
Karena banyak Subsidi – subsidi bentuk dari pemerintah itu disalah gunakan misalkan pupuk dan solar bersubsidi praktiknya ternyata ada penumpukan, ada spekulan yang bermain.
Kemudian Untuk titik distribusiannya harus merambah pada pasar – pasar tradisional. Karena kalau di Supermarket itu sama saja akhirnya. Jangan dibalik, nanti di pasar tradisional sulit didapat, tapi di supermarket banyak. Ini akan memaksa orang ke pasar pasar swalayan.
“Meminta kepada pihak Bulog agar melancarkan distribusi Migor menyasar kepasar – pasar tradisional, itu lebih tepat,” tandasnya.
