INDODAILY.CO, PALEMBANG, —- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Selatan terus memperkuat komitmennya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak hukum para tahanan melalui kegiatan Fasilitasi Pendampingan Litigasi bagi Tahanan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Firma Hukum.
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, dengan diikuti oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan yang membidangi pelayanan tahanan.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat akses tahanan terhadap bantuan dan pendampingan hukum, sekaligus memastikan bahwa hak-hak hukum mereka tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Dr. Gun Gun Gunawan, melalui kegiatan tersebut mendorong penguatan pemahaman dan kapasitas jajaran petugas Pemasyarakatan dalam memfasilitasi kebutuhan pendampingan hukum bagi tahanan.
Hadir sebagai narasumber, Asnedi dan Rinaldi Wijaya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Keduanya menyampaikan materi terkait mekanisme fasilitasi pendampingan litigasi oleh LBH dan Firma Hukum, termasuk penguatan pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada tahanan.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan sesi tanya jawab mengenai berbagai mekanisme serta kendala pelaksanaan fasilitasi pendampingan hukum di masing-masing UPT Pemasyarakatan.
Ketua Panitia, Mishbahuddin, turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dengan lembaga bantuan hukum serta firma hukum.
Melalui kegiatan ini, jajaran Pemasyarakatan diharapkan semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam membuka akses terhadap bantuan hukum bagi tahanan, sehingga proses fasilitasi pendampingan litigasi dapat berjalan secara tepat, efektif, dan sesuai prosedur.
Upaya tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mendorong penyelenggaraan layanan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, humanis, serta berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
Akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, negara melalui jajaran Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi agar setiap tahanan memperoleh kesempatan mendapatkan pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan berharap koordinasi lintas kelembagaan semakin kuat dan kualitas pelayanan terhadap tahanan terus meningkat, sehingga tercipta pelayanan Pemasyarakatan yang transparan, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak-hak hukum setiap individu.
