JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan sinkronisasi program kegiatan tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) pada Senin (12/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta ini, menegaskan pentingnya konsistensi sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah guna menjamin efektivitas perencanaan, penganggaran, serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Menurutnya, sinkronisasi usulan program tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun masih berada di awal tahun 2026.
“Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, seluruhnya harus menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara daring.
Ia menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang berjalan cukup efektif. Meski demikian, realisasi pada beberapa sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih perlu terus diperkuat.
Pada tahun anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, dengan adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Adapun target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
“Angka-angka ini setiap tahun mengalami perubahan, tetapi sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Terkait perencanaan tahun 2027, Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun, dengan dominasi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN telah berada dalam kategori optimal. Meski demikian, ia menilai masih terdapat ruang untuk peningkatan.
“Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Adapun peserta kegiatan terdiri atas Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring. (*)
