BALI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi pembicara kunci dalam musyawarah nasional (munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025).
Dihadapan para surveyor dari seluruh Indonesia, ia menegaskan pentingnya menjaga integritas agar tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah.
“Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan dan tidak baik,” ujar Menteri Nusron.
Dalam sambutannya, ia menyinggung kembali kasus Pagar Laut yang ramai dibahas pada awal masa jabatannya. Menurutnya, kasus tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor. Nusron menekankan bahwa godaan untuk melakukan kejahatan pertanahan akan selalu muncul karena tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diciptakan manusia.
“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Mengingat besarnya nilai strategis sumber daya agraria, Nusron menyebut ada dua instrumen penting dalam tata kelola pertanahan. Instrumen pertama adalah pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan. Instrumen kedua adalah surveyor sebagai pelaksana teknis, termasuk anggota MASKI yang berada pada garis awal dalam proses pertanahan.
Ia menegaskan bahwa berbagai bentuk kejahatan pertanahan yang sering disebut mafia tanah hampir selalu bermula dari tahap pengukuran. Ada dua aspek yang kerap diperebutkan dalam kejahatan pertanahan: aspek fisik dan aspek pengakuan. Pada aspek fisik, rekayasa tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pihak lapangan. Sementara itu, pada aspek pengakuan, rekayasa dapat muncul melalui dokumen yuridis, historis, atau administrasi lainnya. Namun, menurut Nusron, semua klaim tersebut tidak akan dapat berdiri jika informasi fisik tanah sudah kuat dan akurat.
Menteri Nusron menyampaikan harapannya agar MASKI dapat menjadi mitra strategis ATR/BPN dalam memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan. Dengan anggota yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia, MASKI dinilai memiliki peran penting dalam pembenahan sistem pertanahan nasional.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” pungkasnya.
Pada rangkaian munas yang berlangsung hingga 27 November ini, Menteri Nusron juga mengunjungi sejumlah booth pameran untuk melihat perkembangan teknologi peralatan survei lapangan. Turut mendampingi, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Daging beserta jajaran. (*)
