JAKARTA – Masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus serta mengambil sertipikat tanah. Pelayanan pertanahan yang tetap dibuka secara terbatas di tengah libur panjang tersebut terbukti membantu masyarakat, khususnya dalam proses peningkatan hak atas tanah yang berlangsung cepat, transparan, dan efisien.
Salah satu warga Jakarta Barat, Budi, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya saat mengurus peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Menurutnya, proses pengurusan berjalan jelas, singkat, dan responsif, sehingga tidak perlu menggunakan jasa perantara.
“Prosesnya cepat, tidak sampai seminggu. Saya sempat mengira akan lama, ternyata dalam empat hari sudah selesai dan saya langsung mendapat pemberitahuan melalui WhatsApp,” ujar Budi, warga Daan Mogot, Jakarta Barat, saat ditemui di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jumat (26/12/2025).
Budi mengungkapkan, informasi terkait jam layanan yang tetap dibuka selama libur Nataru diperolehnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam aplikasi tersebut tercantum pengumuman bahwa layanan pertanahan tetap tersedia hingga pukul 12.00 waktu setempat selama masa libur.
“Informasinya jelas di aplikasi, jadi saya langsung datang hari ini untuk mengambil sertipikat,” katanya.
Ia menilai kehadiran layanan pertanahan di hari libur sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti notifikasi WhatsApp dan aplikasi Sentuh Tanahku dinilai memudahkan masyarakat dalam memantau proses layanan pertanahan secara mandiri.
Meski demikian, Budi berharap ke depan jumlah loket pelayanan dapat ditambah untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta.
“Pengunjung cukup banyak, tetapi jumlah petugas di loket masih terbatas. Jika ditambah, tentu pelayanan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Dengan pelayanan yang semakin mudah dan cepat, Budi mengaku akan merekomendasikan masyarakat untuk mengurus layanan pertanahan secara mandiri, khususnya bagi warga Jakarta Barat, agar dapat merasakan langsung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. (*)
