DEPOK- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus landasan etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik.
Hal itu disampaikannya dihadapan alumni Universitas Indonesia dan jemaah dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Depok, Senin (23/2/2026).
“Ilmu harus memiliki sanad. Tanpa sanad, seseorang bisa tersesat. Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim menyatakan bahwa sanad merupakan bagian dari ajaran agama. Jika tidak ada sanad, orang cenderung berbicara semaunya sendiri,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, prinsip tersebut relevan pula dalam tata kelola pemerintahan. Jika sanad menjadi penjaga otoritas ilmu dalam agama, maka dalam pemerintahan, data, regulasi, dan kerangka hukum berfungsi menjaga kualitas kebijakan. Tanpa dasar normatif dan fakta yang dapat diuji, keputusan publik berisiko berubah menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
Menurutnya, kepemimpinan bukan semata persoalan teknis, melainkan juga moral. Dalam diri manusia terdapat kecenderungan merasa paling benar, manipulatif, mengikuti kepentingan pribadi, bahkan menekan pihak yang lebih lemah. Tanpa pengendalian, dorongan tersebut dapat melahirkan kebijakan yang menjauh dari rasa keadilan.
Dalam konteks itu, Nusron mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat moral bagi pemegang amanah publik.
“Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin lalu mempersulit kehidupan rakyatnya, persulitlah hidupnya. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan mempermudah urusan rakyatnya, mudahkanlah hidupnya,” ucapnya.
“Kebijakan seperti penataan dan penertiban hak guna usaha, redistribusi tanah, serta penataan ruang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” tegas Nusron, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana di Majelis Ulama Indonesia.
Ia juga mengutip kaidah para ulama klasik bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilannya, bukan oleh simbol formalnya. “Karena itu, inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Nusron mengajak alumni dan mahasiswa memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Generasi muda, menurutnya, perlu memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial. (*)
