JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026) di Jakarta.
Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian ini menjadi bukti komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, transparan, dan tepercaya.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti uji publik.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Tahapan ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa keterbukaan informasi tidak berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN, perlu memberikan penjelasan secara transparan mengenai informasi yang dapat diakses masyarakat maupun dasar hukum atas informasi yang dikecualikan.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.
Melalui keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan.
Salah satu inovasi tersebut adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal pada tahun ini, yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).
“Kalau informasi layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran. (*)
