JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut melampaui target minimal pemerintah sebesar 87 persen.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87 persen dalam Lahan Baku Sawah (LBS), di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Nusron.
Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam proses penetapan LP2B. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Selain itu, sebanyak 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Kemudian, 47 kabupaten/kota sedang dalam proses penyelesaian berita acara kesepakatan dengan empat Direktorat Jenderal, dua kabupaten/kota memproses berita acara kesepakatan dengan tiga Direktorat Jenderal, serta 11 kabupaten/kota masih memproses berita acara kesepakatan di daerah.
Meski secara nasional telah melampaui target, Nusron mengakui masih terdapat tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya belum memenuhi ketentuan minimal 87 persen. Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Nusron.
Dari sisi regulasi penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan, termasuk untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Nusron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, M. Zulkifli Hasan, selaku pimpinan rapat menerima laporan sekaligus menetapkan capaian akhir penetapan LP2B secara nasional sebesar 87,98 persen.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, serta Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono. (*)
