AMPP-OKI Gelar Aksi di Ombudsman Sumsel

Puluhan Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades Ogan Komering ilir (AMPP-OKI) terkait Rekomendasi Ombudsman ke Bupati OKI terkait sengketa pilkades sebuah bentuk nyata tidak profesional kerja pimpinan Ombudsman, menggelar aksi demo di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumsel Jalan Radio, Senin (20/6/2022).

INDODAILY.CO, PALEMBANG — Puluhan Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades Ogan Komering ilir (AMPP-OKI) terkait Rekomendasi Ombudsman ke Bupati OKI terkait sengketa pilkades sebuah bentuk nyata tidak profesional kerja pimpinan Ombudsman, menggelar aksi demo di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, di Jalan Radio, Palembang, Senin (20/6/2022).

Usai massa aksi melakukan orasi, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah, SH. M.Hum mengajak beberapa perwakilan dari massa aksi untuk berdialog.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, SH. M.Hum mengatakan, pihaknya menghargai kedatangan teman-teman tadi. Memang dalam sebuah proses tentu ada pihak yang merasa puas ada pihak yang tidak merasa puas dan tadi kita sudah beritahukan mungkin langkah-langkah apa yang dapat mereka tempuh seperti itu.

“Bisa saja mereka menguji apa yang sudah diputuskan oleh Ombudsman ini melalui jalur PTUN seperti itu. Karena kita fokus dari awal kita tidak menangani sengketa pilkadesnya. Yang kita fokus adalah surat keputusan Bupati yang mengeluarkan PSU itu apakah memang Bupati itu berhak mengeluarkan surat tersebut, membatalkan PSU dengan alasan surat suara itu tidak dicap seperti itu jadi uji Ombudsman hanya di sana kemarin seperti itu,” bebernya.

Adrian mengungkapkan, pihaknya yakin ada mungkin beberapa daerah yang dalam peraturan bupatinya masih memuat hal yang sama seperti yang di Kabupaten OKI.

Bacaan Lainnya

“Makanya kemarin setelah kejadian ini kita juga sudah komunikasikan ke daerah-daerah lain agar segera merubah aturan itu. Karena jangan sampai nanti ini justru bertentangan dengan Permendagri. Dan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan hasil penanganan di Ombudsman, kami tetap terbuka silahkan ada pintu masuk lain misalnya di PTUN dan lain-lain sebagainya,” ucapnya.

Adrian berharap, pertama memang dari pihak pemerintah daerah juga masih terbuka dengan kedua belah pihak jangan sampai nanti ada yang merasa sudah merasa dirugikan. Tetapi ternyata juga tidak mendapatkan layanan tidak mendapatkan surat-menyuratnya, tidak mendapatkan pemberitahuannya. Karena ini adalah layanan publik seluruh orang mesti mendapat pelayanan yang sama.

“Nampaknya ini juga nanti yang akan jadi fokus dari teman-teman desa Bukit Batu ini, untuk yang salah satunya mempermasalahkan rasa ketidakadilan yang mereka peroleh dari Pemkab OKI yang terkait informasi-informasi tidak mereka peroleh pada waktu proses tersebut,” tandasnya.

Sementara Itu, Koordinator Aksi Andi Leo ST di dampingi Asmadi geok dan Dede Chaniago mengatakan berdasarkan dugaan keberpihakan Ombudsman dalam hal ini yang memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa Pilkades desa Bukit Batu kecamatan Air Sugihan kabupaten OKI ini.

Ombudsman RI perwakilan Sumsel memutuskan hasil sengketa pilkades secara sepihak, sehingga mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati Ogan komering Ilir yang justru bertentangan dengan surat keputusan Bupati itu sendiri, mengingat surat keputusan Bupati OKI meminta untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Untuk itu kami menuntut Ombudsman RI perwakilan Sumsel sebagai berikut, memanggil dua belah pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan dan bukti- bukti lainnya. Dan meminta Ombudsman mengevaluasi surat rekomendasi kepada bupati OKI terkait hasil sengketa Pilkades,” tegasnya.

Andi Leo menyebut, pihaknya meminta pihak Ombudsman RI, untuk mencabut rekomendasi yang sudah di keluarkan kepada bupati OKI. Terkait penyelesaian sengketa Pilkades desa Bukit Batu kecamatan Air Sugihan kabupaten OKI.

Apabila tidak dapat melakukan poin-poin diatas, maka Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel silahkan mundur dari jabatannya.

Menurutnya, pihkanya berharap kepada pihak Ombudsman untuk lebih selektif dan menjadikan pelajaran pada kejadian ini. Karena ada baiknya dalam sesuatu sengketa atau permasalahan itu mendapatkan informasi dari dua belah pihak.

“Entah apapun itu masalahnya, dan kami langsung melaporkan Bupati OKI mengenai tindak diskriminasi tidak memberikan informasi masalah sengketa ini. Langkah ke depannya mungkin kami akan mengambil langkah-langkah yang saat ini masih dirahasiakan. Itu senjata kami untuk melawan,” ucapnya.

Andi mengungkapkan, pihaknya tahu bahwa Bupati OKI mengeluarkan surat pemilihan suara ulang, tetapi di tengah proses piohaknya menunggu untuk dilakukannya PSU ternyata tiba-tiba tidak ada kabar apapun.

“Pada bulan April lalu ternyata sudah dilakukan pelantikan Kades Bukit Batu kecamatan Air Sugihan. Kades dari yang bersengketa ini ditetapkan sebagai Kades dan dilantik secara diam diam. Kami akan mencari atau berusaha bagaimana keadilan itu terjadi antara apapun nanti hasil akhirnya, kami tetap menghargai proses,” paparnya.

Menurutnya, semoga pemerintahan atau administrasi birokrasi dan keterbukaan informasi Kabupaten ogan ilir akan lebih baik jangan sampai ada korban-korban berikut.

Pos terkait