INDODAILY.CO, OKI – Buntut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, yang di ikuti sebanyak 156 desa, di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada (12/10/2021) lalu. Menuai banyak protes dari masyarakat yang diduga terjadi kecurangan dalam pilkades tersebut.
Ratusan masyarakat yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades (AMPP) OKI akan melakukan aksi unjuk rasa (unras), dan geruduk kantor dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, serta kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI, Senin (8/12/2021).
Kordinator Aksi, Andi Leo mengatakan bahwa ada sebanyak tujuh desa yang mengalami sengketa Pilkades di Kabupaten OKI dan pihaknya akan bersama-sama turun aksi unras ke Jalan.
“Besok tujuh desa yang bersengketa Pilkades dengan jumlah mencapai 500 massa akan turun bertahap, kami akan long march mulai dari DPMD OKI, DPRD OKI, dan Kantor Bupati OKI,” ujar Korak Andi Leo dan juga Ketua AMPP OKI, saat diwawancarai indodaily.co, Minggu (7/11/2021) malam.
Andi Leo mengatakan, pihaknya memastikan diduga telah terjadi pelanggaran saat perhitungan suara pada Pilkades yang dilaksanakan satu bulan lalu. Terutama pada tujuh desa yang akan melakukan aksi demonstrasi ini.
“Kecurangan pada pemilihan kepala desa tidak hanya terjadi di tujuh desa tersebut. Kami menduga masih banyak desa lagi yang bersengketa pada Pilkades OKI beberapa waktu lalu. Karena anyak temuan surat suara yang semestinya dinilai pada peraturan Bupati (Perbup). Namun yang terjadi di lapangan tidak disahkan oleh panitia,” ucapnya.
Andi Leo menyebut, bahwa hingga saat ini situasi panas terus terjadi di tujuh desa yang bersengketa. Dimana warga di setiap desa saling berseteru antar warga pendukung calon kades.
“Kami berharap kepada Bupati OKI untuk menyetop seluruh tahapan pelantikan Kades yang terpilih, khususnya pada desa yang bersengketa. Dengan situasi ini Bupati OKI harus turun tangan mengatasi permasalahan ini sesuai Pergub Pilkades dan perundang-undangan,” tegasnya.
Menurut Andi Leo, pihaknya juga menyoroti ketidak profesionalan kinerja oknum panitia pelaksana Pilkades OKI, khususnya di desa yang bersengketa. Ia menuding adanya kecurangan secara masif dan terorganisir.
“Dinas PMD OKI dinilai gagal mengatasi sengketa Pilkades yang terjadi, karena sampai saat ini diduga belum ada satupun penyelesaian sengketa Pilkades serentak di Kabupaten OKI. Seluruh panitia Pilkades yang bersengketa sudah mencoreng demokrasi, sebab kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja mengangkangi Pergub tentang Pilkades,” tukasnya. (Ray).
