INDODAILY.CO, PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dari Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi unjukrasa (unras) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang, Kamis (23/9/2021).
Pantauan Indodaily dilapangan, puluhan massa Aksi tersebut membawa spanduk warna putih sepanjang 20 meter, yang bertulisan. Jakor : Meminta Walikota Palembang Mundur !!! Terimakasih. Serta meminta pihak DPRD kota Palembang, untuk membatalkan rencana pinjaman dana program melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Koordinator Aksi, Fadrianto TH didampingi Mukri AS mengatakan, pihaknya mendesak pihak DPRD Kota Palembang untuk membuat panitia khusus (pansus), terkait harta kekayaan Wali Kota Palembang yang meningkat.
“Kami juga meminta DPRD Kota Palembang untuk membatalkan peminjaman dana PEN sebesar Rp 177 miliar, karena diduga akan meninggalkan beban hutang,” ujar Fadrianto dalam orasinya di kantor DPRD Kota Palembang.
Fadrianto menuturkan, apabila harta kekayan Walikota Palembang ini memang meningkat, maka harus dimundurkan dan diberhentikan saja, sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena ketika harta kekayaan naik, kenapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, harusnya seimbang.
“Kami menekankan kepada DPRD Kota Palembang dan memberi waktu selama dua minggu, untuk membahas terkait apa yang sudah kami disampaikan,” ucapnya.
Menurut Fadrianto, dua minggu kedepan pihaknya akan kembali mendatangi kantor DPRD Kota Palembang.
Baca Juga : Sebanyak 200 Ton, PNSB Akan Salurkan Bantuan Beras Gubernur Sumsel
“Kami masih menunggu hasil dari laporan tersebut, karena kami meminta sama – sama bekerja. Kami harap, laporan tersebut segera di tindaklanjuti dan dibahas,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Nazili mengatakan, pihaknya menerima beberapa informasi berkas yang sudah di dapatkan, tentunya pihaknya merespon baik semua aspirasi yang telah disampaikan.
“Tuntutan tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk mendalami dan memberikan keterangan dua minggu ke depan. Apa yang nanti yang akan dilakukan ketua DPRD Kota Palembang tersebut,” kata Nazili.
Nazili menambahkan, setelah ini terkait tuntutan yang telah disampaikan akan langsung di bahas oleh semua anggota DPRD Kota Palembang.
“Kami harap, hal – hal tentang informasi ini harus kita pelajari secara mendalam dan tidak bisa mendengarkan dari satu pihak saja, serta lihat kedepannya nanti,” tandasnya.(*).
