INDODAILY.CO, PALEMBANG, —- Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang menjadi salah satu dari sembilan satuan kerja (satker) pemasyarakatan yang diusulkan menerima Anugerah Pembangunan Budaya Integritas (APBI) Madya Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Pengusulan tersebut menjadi dorongan bagi jajaran Lapas Perempuan Palembang untuk semakin memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi.
Komitmen itu mengemuka dalam Sosialisasi Anugerah Pembangunan Budaya Integritas dan Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas di Lingkungan Kemenimipas Tahun 2026 yang diikuti Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, bersama jajaran pejabat manajerial dan nonmanajerial secara virtual dari Aula Lapas Perempuan Palembang, Senin (7/9).
Kegiatan yang terpusat di Jakarta tersebut dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenimipas, Komjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., CGCAE.
Dalam arahannya, Rudi menekankan agar APBI tidak dipandang hanya sebagai kontestasi untuk mengejar penghargaan, tetapi menjadi bagian dari upaya membentuk karakter dan budaya organisasi yang berintegritas.
“Mari jadikan Anugerah Pembangunan Budaya Integritas (APBI) ini bukan sekadar kontestasi untuk mengejar sertifikat ataupun capaian unit kerja, melainkan sebagai wadah pembentukan karakter dan budaya organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bersih, akuntabel, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Rudi.
Pembangunan budaya integritas, lanjutnya, harus diwujudkan dalam perilaku dan pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga tidak berhenti pada pemenuhan dokumen maupun pencapaian administratif.
Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, turut memberikan penguatan mengenai pelaksanaan pembangunan dan evaluasi budaya integritas dalam kegiatan tersebut.
APBI 2026 merupakan bentuk apresiasi internal Kemenimipas kepada unit kerja yang dinilai berhasil membangun dan mempertahankan budaya integritas sesuai persyaratan yang ditetapkan. APBI bukan merupakan penetapan resmi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Unit kerja penerima APBI diprioritaskan untuk diusulkan dalam kontestasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2027, sepanjang tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga dan meningkatkan budaya integritas, kualitas tata kelola, serta pelayanan publik.
Pada 2026, sebanyak 53 satuan kerja di lingkungan Kemenimipas mengikuti tahapan pembangunan budaya integritas, mulai dari sosialisasi hingga proses verifikasi. Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang menjadi salah satu dari sembilan satker pemasyarakatan yang masuk dalam usulan APBI Madya.
Penilaian APBI 2026 mencakup hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI), evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), serta verifikasi lapangan. Rangkaian penilaian tersebut dilaksanakan melalui empat fase, yakni persiapan dan sosialisasi, evaluasi dan validasi, kompilasi dan perumusan, serta penetapan dan penganugerahan.
Penganugerahan APBI Pratama dan APBI Madya oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, diagendakan bertepatan dengan Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau menyesuaikan agenda pimpinan pada November 2026.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, mengatakan pengusulan APBI Madya menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“APBI Madya menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan setiap tugas dilaksanakan secara profesional, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Desi.
Ia menegaskan, budaya integritas harus diwujudkan melalui kerja nyata dan konsistensi dalam memberikan pelayanan.
“Bagi kami, integritas bukan sekadar dokumen atau predikat, tetapi harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Bagi Lapas Perempuan Palembang, pengusulan APBI Madya 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui penguatan budaya integritas yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Perempuan Palembang berkomitmen membangun organisasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
