INDODAILY.CO, PALEMBANG— Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023 bertempat di aula Musi Kantor Wilayah Sumatera Selatan, pada hari Senin (20/11).
Kegiatan ini diwakili oleh masing-masing operator E-RB yang mana Lapas Perempuan Palembang diwakili oleh Amallinda Agustin. Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta dan dilanjutkan dengan sambutan serta pemaparan Kebijakan Pelaksanaan RB dan Penyampaian Hasil Monev RKT RB B03-B09 oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen).
Kegiatan utama yang dibahas kali ini berfokus pada percepatan pemenuhan data dukung mulai dari Satuan Kerja sampai Kantor Wilayah. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan RB telah tepat dan sesuai dengan target rencana. Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi Reformasi Birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan.
“beberapa kendala yang kita temui harus segera diselesaikan, supaya tidak menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenkumham RI, maka diperlukan verifikasi secara serius sebelum akhirnya di laporkan,” jelas Tri Andayani, selaku Auditor Madya.
Selaku Tim Itjen. Kalapas Perempuan Palembang, Ike Rahmawati yang mengikuti secara zoom menyebutkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ini sangat penting mengingat telah menjadi prioritas utama pemerintah.
“Pembangunan ZI terletak pada upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Monev ini dilaksanakan guna memastikan setiap UPT telah melaksanakan percepatan RB dan mengumpulkan data dukung sesuai dengan yang diminta,” ungkap Ike.
