INDODAILY.CO, PALEMBANG – Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/732/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022, maka seluruh UPT Kemenkumham termasuk Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti Sosialisasi Penilaian Mandiri Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom meeting dengan diikuti oleh Kepala Lapas Perempuan Palembang, Ike Rahmawati. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong lnspektorat Jenderal melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sampai ke Unit Kerja terkecil untuk menumbuhkan budaya kinerja yang mampu meningkatkan kinerja organisasi.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah V Drs. Marasidin, Bc.I.P., M.H. dan dihadiri oleh seluruh kepala kantor wilayah. Inspektur Wilayah V, Marasidin Siregar, sebagai pembicara utama menegaskan, evaluasi AKIP harus dilakukan sampai unit yang terkecil. Ia mengatakan, bahwa hal ini sangat serius dan perlu dukungan para Kepala Kantor Wilayah.
“Ini perlu penanganan yang serius. Perlu support penuh Kepala Kantor Wilayah dan jajarannya untuk mendukung dan mendorong seluruh Satuan Kerja melakukan evaluasi mandiri,” tegas Marasidin membuka arahan.
Marasidin memberikan catatan penting. Ia mengungkapkan, untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja harus memiliki nilai AKIP minimal BB. Sementara untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minimal B.
Dalam kegiatan sosialisasi ini dijelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Evaluasi AKIP serta timeline dari pelaksanaan Evaluasi AKIP yang akan berlangsung hingga akhir bulan Juli ini. Selain itu dalam sosialisasi ini juga dijelaskan mengenai komponen-komponen Penilaian Mandiri AKIP yang akan dinilai oleh Tim dari Inspektorat melalui Evaluasi Kinerja yang didapat.
Menyikapi sosialisasi yang sudah dilaksanakan, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Ike Rahmawati berharap Lapas Perempuan Palembang bisa mendapatkan hasil evaluasi yang terbaik.
“Semoga dengan sosialisasi ini, evaluasi AKIP di Lapas Perempuan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKHLAK,” pungkas Ike.
