INDODAILY.CO, PALEMBANG – Peran pihak ketiga, seperti perusahaan baik itu Badan Usaha Milik Negar (BUMN) maupun swasta yang beroperasi di Palembang masih minim untuk ikut membantu program bedah rumah, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Saat ini saja secara data, perusahaan yang aktif dalam pemanfaatan penyaluran dana CSR untuk program tersebut hanya bisa dihitung dengan jari.
“Belum terlalu banyak, ini yang kita sayangkan. Padahal potensi sisi sosial untuk Bedah Rumah ini sangat besar, sifatnya bantuan langsung yang manfaatnya dirasakan seumur hidup bagi warga MBR,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Palembang, Affan Mahali saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Affan mengatakan, secara data jumlah kebutuhan rumah layak huni di Palembang capai 5.000an unit rumah. Angka tersebut tentu akan naik terus seiring makin tingginya populasi masyarakat.
“Pemkot, melalui program bedah rumah sudah membedah sekitar 46 unit rumah yang hingga kini pengerjaannya sudah capai 80 persen. Masing-masing rumah berada pada tiga wilayah, yakni kawasan Ogan Baru, Kertapati dan Keramasan. Adapun sumber dana sebagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Palembang, bahkan peran serta organisasi masyarakat dan perusahaan seperti REI,” ucapnya.
Affan menjabarkan, bahwa Pemkot bersama tim Komisi XII DPR RI yang dikomandoi Eddy Santana Putra juga sedang mempersiapkan Bedah untuk 500an unit rumah di Palembang. Semua pengerjaan dilakukan oleh Balai Besar Perumahan dengan dana bersumber dari APBN. Sehingga total rumah yang dibedah tahun ini capai 546 unit rumah.
“Memang secara jumlah masih sangat kecil tapi kita terus berupaya mengugah kesadaran pihak perusahan yang beroperasi di Palembang agar ikut berperan aktif, bisa melalui pemanfaatan dana CSR mereka,” ungkapnya.
Adapun besaran dana untuk program tersebut adalah Rp20 juta untuk satu rumah, dimana pembagiannya sebesar Rp17 juta untuk pembangunan termasuk pembelian bahan dan alat-alat sepeti batu dan semen. Lalu selebihnya Rp3 juta untuk upah tukang.
Affan juga menggambarkan, kolaborasi melalui program kemitraan dengan pihak ketiga menjadi modal utama agar kebutuhan rumah layak huni terpenuhi. Dan bantuan yang diberikan pun tak mutlak berbentuk uang saja, bisa juga support untuk bahan-bahan bangunan.
“Tergantung bisa bantu apa, tak hanya berupaa uang, semen atau batu pun bisa, kita beri kelonggaran sesuai kemampuan pihak ketiga juga,” terangnya.
Menurut Affan, karena jika hanya mengandalkan dari dana APBD saja tentu tidak akan cukup, apalagi tahun ini banyak sekali dilakukan refussing anggaran pasca pandemi Covid 19, dan untuk tahun depan, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 2000 unit rumah akan dibedah jika pihak ketiga bisa ikut berperan.
“Bisa kita kejar Bedah untuk 2000 unit rumah di tahun depan, asal peran aktif pihak ketiga all out. Ini program sosial yang dampaknya bisa dirasakan seumur hidup bagi warga. Makanya kami ingin mengunggah kesadaran para pemilik perusahaan yang beroperasional di Palembang,” katanya.
Affan menambahkan, pihaknya juga tidak akan tinggal diam dengan terus mencari dana simultan dari pusat agar pembangunan rumah layak huni tidak terhambat.
“Bahkan satu minggu lalu, kita bersama Walikota Palembang, Harnojoyo sudah melakukan pertemuan dengan Dirjen Pembiayaan Perumahan di Jakarta terkait hal tersebut, termasuk pula rencana revitalisasi Rumah Susun (Rusun) dari Perumnas,” tandasnya. (Wie).
