Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi Berikan Pengurangan dan Pembebasan BPHTB

JAKARTA – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, menyebutkan bahwa hingga saat ini sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan kebijakan pengurangan atau pembebasan BPHTB bagi masyarakat.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk Din Parunggi saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia merinci, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembayarannya dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Menurut Uunk Din Parunggi, kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah tersebut.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi. (*)

Pos terkait