JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor yang digelar pada Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia merekomendasikan dua langkah untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Pertama, pelaksanaan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat desa yang berwenang menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan. Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu agenda utama pembahasan.
“Poin satu, Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua, jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor ini. Supaya penanganan tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tetapi juga masuk dalam land use atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Nusron.
Menurutnya, pelaksanaan Rakor secara berjenjang penting karena upaya pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu. Dalam hal ini, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang mengetahui riwayat serta kondisi tanah di wilayah masing-masing, termasuk dalam proses penerbitan dokumen atau surat keterangan pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya bagaimana,” tuturnya.
Karena itu, Nusron mendorong agar edukasi mengenai administrasi pertanahan diberikan kepada perangkat desa melalui koordinasi antara Kantor Pertanahan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Ia meminta kepala kantor pertanahan di daerah menginisiasi Rakor pencegahan dengan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan desa, kepala kejaksaan negeri, kapolres, serta pemerintah daerah.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, Kapolres, dan pemda. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” ujar Nusron.
Sementara itu, terkait rekomendasi kedua, Nusron menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berfokus pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus menyasar aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah (land use).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut antara lain terjadi akibat alih fungsi lahan sawah secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Menurutnya, persoalan alih fungsi lahan perlu mendapat perhatian serius agar tidak berdampak terhadap keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
“Kalau tidak ada bahasan land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung, tergantung negara asing,” tegasnya.
Untuk memastikan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan berjalan optimal, Nusron juga mengingatkan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI agar meningkatkan intensitas koordinasi dan kolaborasi, termasuk hingga tingkat daerah.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi di tingkat bawah juga ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron secara resmi membuka Rakor melalui pemukulan gong. Ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Rakor ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. (*)
