JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi dalam mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, pin penghargaan atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, penghargaan juga diberikan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan kepada 75 penerima. Mereka terdiri atas kapolda, kepala kejaksaan tinggi (kajati), dan kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Adapun 25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Nusron menegaskan, upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Karena itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga perlu terus dilakukan hingga ke tingkat daerah untuk mendeteksi potensi tindak pidana sejak dini sekaligus mengoptimalkan penanganannya.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 turut dihadiri perwakilan Jaksa Agung, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer, serta perwakilan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman.
Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
