INDODAILY.CO, OKI – Terkait pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) oleh Kepala Desa (Kades) Terusan Menang Baru terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada hari Rabu (02/03/2022) kemarin. Kepala Desa Terusan Menang Baru Rezi Merry SP Angkat bicara.
Karena sebagai institusi media yang patuh dan taat terhadap Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), wartawan media online INDODAILY.CO menerima Hak Jawab dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
Kades Terusan Menang Baru Rezi Merry SP mejelaskan, bahwa ada yang tidak benar dalam pemberitaan yang beredar sebelumnya sehingga menjadi viral.
“Sebenarnya itu tidak benar, karena setau saya menjadi Kades tidak ada pungutan apa apa. Saya menanggapinya secara kepala dingin karena biasa dikalangan publik pasti ada segelintir oknum masyarakat yang tidak suka sama saya,” ujar Merry saat diwawancarai wartawan INDODAILY.CO, Sabtu (05/03/2022).
Merry mengatakan dalam penyaluran Tahap I dan Tahap II Program Sembako atau BPNT rata-rata masyarakat desa terusan menang baru sudah menerima.
“Ada beberapa saja masyarakat yang belum menerima dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena masyarakat Lanjut Usia (Lansia). Insya Allah, kami akan kelapangan langsung memberikan bantuan secara Door To Door,” ungkap Merry.
Merry menyebut, pihaknya menyampaikan permohonan maaf secara pribadi dan kepada masyarakat Desa Terusan Menang Baru, terkait berita yang beredar.
“Saya secara pribadi dan kedinasan memohon maaf kepada masyarakat jika dalam penyampaian saya ada yang salah. Karena dalam saat ini rawan segala sesuatunya.” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Masyarakat desa Terusan Menang Baru, Vera mengungkapkan, bahwa tidak ada pungutan saat penyaluran BPNT Tunai di desanya.
“Saya penerima BPNT tahap pertama tidak pungutan sama sekali yang dilakukan oleh Ibu kades dan pegawai kantor Pos. Saya menerima uang tunai, sebesar Rp 600.000, serta tidak ada potongan,” singkatnya kepada wartawan Indodaily.co.
Sementara itu, Kepala kantor Pos SP Padang Nopriadi mengatakan, pihaknya membatah bahwa tidak ada pungutan dari pihak kantor Pos selama menyalurkan bantuan BPNT secara tunai.
“Selama kami menyalurkan kurang lebih ada 12.000 KPM yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan SP Padang, Jejawi dan Pampangan, pihak kantor Pos tidak memungut biaya berupa apapun. Per KPM kami berikan sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat yaitu Rp 600.000,” imbuhnya.
Menurut Nopri, terkait isu beredar di media sosial (medsos) adanya dugaan pungutan oleh pihak Pos kepada KPM bisa datang langsung ke kantor Pos SP Padang untuk mengecek cara penyaluran mengingat saat ini masih berlanjut.
“Bisa dilihat dalam beberapa pekan ini kantor Pos SP Padang ramai karena penyaluran BPNT, bisa ditanya kepada KPM apakah ada pungutan atau pemotongan saat mereka menerima dana bantuan tersebut,” tukasnya.
