JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN pada akhir 2025 dapat mencapai 98%.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025), di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa berdasarkan DIPA tahun 2025, alokasi anggaran setelah blokir efisiensi menghasilkan pagu efektif sebesar Rp6,39 triliun. Adapun realisasi anggaran hingga triwulan III mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01% dari total pagu efektif tersebut.
“Kami memproyeksikan bahwa hingga akhir tahun, realisasi anggaran kemungkinan besar akan mencapai angka maksimal 98%,” ujarnya.
Menteri Nusron juga menekankan bahwa pencapaian target tersebut tidak hanya membutuhkan kerja keras dan komitmen internal Kementerian ATR/BPN, tetapi juga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komisi II DPR RI.
“Kami mengapresiasi perhatian serta berbagai masukan dari Komisi II, khususnya pimpinan, yang sangat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong agar Menteri ATR/Kepala BPN terus memonitor kinerja jajaran dalam melaksanakan seluruh program kerja kementerian. Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan langkah strategis berbasis evaluasi capaian hingga Triwulan III.
“Kami meminta agar capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga 100% pada akhir 2025, serta memastikan program prioritas benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Zulfikar. (*)
