INDODAILY.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan fokus pada peningkatan indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Berdasarkan data per 5 Desember 2025, Pemkab OKI berhasil mencatatkan nilai MCP sebesar 81,5, berada pada peringkat 85 secara nasional, dan menempati posisi tertinggi kedua di Sumatera Selatan hingga tahap pemenuhan dokumen dan verifikasi KPP.
Capaian 81,5 tersebut merupakan akumulasi progres dari delapan area intervensi MCP, yakni Perencanaan, Penganggaran, PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), Yanblik (Pelayanan Publik), M-ASN (Manajemen ASN), BMD (Manajemen Aset Daerah), OPD (Optimalisasi Pendapatan Daerah), serta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Area dengan skor tertinggi dicapai sektor Perencanaan (95,1%) dan OPD (91,3%). Sementara indikator APIP mencatat nilai 72,7%, dengan 82 dari 84 dokumen telah diunggah.
“Nilai 81,5 ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Kami tak akan berpuas diri. Target kami bukan sekadar angka, tetapi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki dalam puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, Selasa (9/12/2025).
Muchendi juga menyampaikan bahwa komitmen transparansi diperkuat melalui platform pengaduan masyarakat ‘Lapor Bupati’ sebagai sarana keterlibatan publik.
“Platform ini mendorong keterbukaan dan memudahkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan,” tambahnya.
Ketua Pelaksana/Ketua Satgas MCSP KPK Kabupaten OKI, Ir. Asmar Wijaya dalam laporannya menyebutkan, penguatan pencegahan korupsi dilakukan dengan memperkuat peran APIP melalui Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal.
“Penguatan APIP adalah kunci. Dengan APIP yang kuat dan independen, pengawasan internal menjadi lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat,” jelas Asmar.
Asmar mengapresiasi capaian Pemkab OKI, namun mengingatkan pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan pada sektor yang masih rendah, seperti anggaran (77,1%) dan BMD (59,7%).
“Kami mengapresiasi progres ini. Namun, perbaikan berkelanjutan pada manajemen aset daerah (BMD) dan anggaran harus menjadi perhatian agar seluruh aspek tata kelola mencapai standar maksimal. Komitmen politik Pemkab OKI sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan ini,” tutupnya.
