JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang disertai asesmen kompetensi secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat profesionalisme aparatur sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka harus dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk memetakan kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga pengembangan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron saat rapat pimpinan (rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menteri Nusron menekankan bahwa pelatihan tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memperoleh sertifikat. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap dampak pelatihan di lapangan harus menjadi perhatian utama.
“Jangan sampai seseorang mengikuti pelatihan manajemen, lulus, mendapat sertifikat, tetapi tidak ada dampaknya terhadap kualitas pelayanan. Jika tidak berdampak, yang perlu dievaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan lembaga pelatihannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi peserta. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil ujian dan kinerja di lapangan, Menteri Nusron menilai hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kalau nilai ujiannya sangat baik, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada persoalan yang harus dicek,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Nusron meminta agar pelatihan-pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai berjalan efektif dapat kembali diaktifkan pada tahun 2026. Pelatihan tersebut diharapkan menjangkau hingga petugas bidang hukum, sehingga memiliki kesiapan kompetensi yang memadai serta sertifikasi yang relevan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 telah dijadwalkan berbagai program pelatihan.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya umpan balik dari kantor wilayah (kanwil) untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelatihan, khususnya dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Masukan dari pelaksanaan pelatihan, termasuk yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum pelatihan tahun 2026. Dengan perencanaan yang lebih matang, seluruh program diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu dan mampu meningkatkan kompetensi SDM Kementerian ATR/BPN secara menyeluruh.
“Kami membutuhkan feedback dari rekan-rekan Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk menilai apakah implementasinya berjalan baik atau masih perlu perbaikan, termasuk dari sisi kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Rapat pimpinan tersebut diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti rapat secara daring. (*)
