INDODAILY.CO, OKI – Kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi menjadi kunci percepatan pengentasan wilayah tanpa sinyal (blankspot) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seiring meningkatnya kebutuhan akses internet sebagai layanan dasar masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) OKI di kantor bupati setempat, Selasa (14/4/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati OKI dalam penguatan ekonomi berbasis digital, termasuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta mendukung agenda nasional pemerataan infrastruktur digital.
Berdasarkan data pemerintah daerah, wilayah OKI yang memiliki luas 17.071,33 kilometer persegi dan mencakup 18 kecamatan serta 327 desa/kelurahan masih menghadapi tantangan konektivitas. Tercatat terdapat 57 titik blankspot. Kualitas jaringan didominasi 4G lemah sekitar 75 persen, sementara wilayah dengan 4G relatif stabil baru sekitar 15 persen.
Kendala geografis serta masih adanya 15 desa yang belum teraliri listrik turut menghambat pemerataan jaringan. Selain itu, minat operator membangun infrastruktur di wilayah berpenduduk minim dan sulit dijangkau juga masih terbatas.
Kepala Diskominfo OKI Adi Yanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penanganan blankspot, salah satunya melalui validasi data bersama operator.
“Kami melakukan validasi data bersama operator agar penanganan blankspot sesuai kondisi di lapangan,” ujar Adi.
Ia menambahkan, prioritas penanganan difokuskan pada layanan publik. “Konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” katanya.
Sebagai solusi, Pemkab OKI bersama Telkomsel menginisiasi program Internet Gotong Royong (IGR), yakni model kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyedia layanan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah blankspot.
Dalam skema tersebut, pemerintah memfasilitasi regulasi dan koordinasi, provider membangun jaringan, sementara pemerintah desa mendukung penyediaan lokasi dan infrastruktur pendukung. Pembagian peran ini membuka peluang wilayah yang sebelumnya tidak layak secara bisnis menjadi lebih memungkinkan untuk dijangkau.
Hingga kini, delapan desa telah terbebas dari blankspot melalui program tersebut, yakni Desa Balian (Mesuji Raya), Desa Karya Mukti (Mesuji), Desa Suka Mulya (Lempuing), Desa Panca Tunggal Benawa dan Desa Kuripan (Teluk Gelam), Desa Pulau Geronggang (Pedamaran Timur), Desa Deling (Pangkalan Lampam), serta Desa Pematang Binatani (Mesuji Makmur).
Asisten III Sekretariat Daerah OKI Hj. Nursula menegaskan akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerataan akses internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pengentasan blankspot.
“Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak swasta agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran,” katanya.
Selain pengentasan blankspot, pemerintah juga menyoroti penataan kabel jaringan provider yang masih semrawut di sejumlah titik. Kabel yang menjuntai hingga ke tanah dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Penertiban akan dilakukan bersama provider agar jaringan lebih rapi dan tidak membahayakan,” kata Nursula.
