JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menertibkan sejumlah perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total lahan yang menjadi objek penertiban mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, penertiban dilakukan melalui lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Bentuk penindakannya beragam, mulai dari pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU).
Dalam klaster pertama, pemerintah memutuskan mencabut seluruh HGU milik sejumlah perusahaan. Perusahaan tersebut meliputi PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
” Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Nusron, pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Diantaranya tingkat kebakaran yang melebihi 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, hingga adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” jelasnya.
Selanjutnya, klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan lahan eks HGU perusahaan tersebut seluas 2.300 hektare akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Terhadap perusahaan dalam kelompok ini, pemerintah tidak akan menerbitkan HGU.
Selain itu, Nusron akan merekomendasikan evaluasi terhadap IUP perusahaan terkait kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melibatkan pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Perusahaan yang masuk dalam klaster ketiga yakni PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
“Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana dan prasarana tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif. Jadi, sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada perkebunannya,” terang Nusron.
Adapun pada klaster keempat, Kementerian ATR/BPN akan mencabut sebagian HGU perusahaan yang terbukti memenuhi kriteria penindakan. Salah satu perusahaan yang masuk dalam kelompok ini adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510,26 hektare.
Pencabutan hanya dilakukan sebagian karena tingkat kebakaran di area perusahaan tersebut tercatat kurang dari 50 persen. Dengan penindakan terhadap perusahaan ini, jumlah perusahaan yang telah masuk dalam daftar penindakan mencapai delapan dari total 11 perusahaan.
“Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510,26 hektare. Jadi, ada delapan yang kita tindak,” ujarnya.
Sementara itu, klaster kelima masih dalam tahap pengkajian dan pendalaman teknis. Pemerintah tengah melakukan inspeksi fisik ke lapangan serta mencocokkan data untuk menentukan bentuk penindakan yang tepat.
Tiga perusahaan yang masuk dalam klaster terakhir tersebut adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah masih mengkaji apakah pencabutan HGU terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
“Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS. Sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Nusron. (*)
