JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan sebanyak 35.294 kasus pertanahan dari total lebih dari 58.000 kasus yang masuk selama hampir 12 tahun terakhir. Hingga 3 November 2026, capaian penyelesaian tersebut mencapai 60 persen.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam rapat koordinasi (rakor) pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasus telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen,” ujar Yaved.
Dalam penanganannya, kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Klasifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik pertanahan melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan maupun telah menimbulkan dampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan yang proses penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Yaved juga mengungkapkan, sepanjang 2026, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.164 kasus pertanahan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 21.000 kasus tunggakan tahun sebelumnya, ditambah 3.392 kasus baru yang masuk selama 2026.
“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, terutama terkait penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Melalui upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar Rp5 triliun 286 miliar,” ungkap Hendra.
Meski nilai aset yang berhasil diselamatkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra menyebut terdapat peningkatan dalam jumlah Target Operasi yang ditangani.
Pada 2025, jumlah target operasi tercatat sebanyak 102 TO. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi 120 TO. Dari total tersebut, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan sepanjang tahun ini, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 10 TO.
Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan serta memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. (*)
