JAKARTA – Potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan perlu dicegah melalui penguatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk itu, Inspektorat Jenderal ATR/BPN terus mendorong pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel serta sesuai dengan ketentuan.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam rapat koordinasi (rakor) pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Wahyu Widada, pengawasan yang berorientasi pada pencegahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan pemberian rekomendasi perbaikan, fungsi pengawasan diharapkan dapat membantu setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN mengantisipasi berbagai potensi permasalahan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.
Selain memperkuat fungsi pengawasan, Irjen ATR/BPN juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN yang hadir dalam rakor agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, profesionalisme dan integritas aparatur merupakan kunci untuk mencegah berbagai praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.
Melalui pengawasan yang berorientasi pada pencegahan serta didukung integritas seluruh jajaran, Wahyu Widada berharap Kementerian ATR/BPN dapat membangun sistem kerja yang semakin akuntabel dan profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penyelenggaraan pelayanan pertanahan berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. (*)






















