INDODAILY.CO, PALEMBANG — Sayap Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dewan Pimpinan Nasional (DPN) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumatera Selatan (Sumsel), mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) pecat 5 Menteri yang diduga bikin gaduh di Republik Indonesia.
Hal ini sampaikan langsung, Ketua Umum DPN Repdem, Wanto Sugito mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal Presiden Jokowi sampai tahun 2024 dan meminta presiden untuk pecat 5 menteri yang bikin gaduh di republik ini.
Dikatakan Wanto, khususnya dalam soal mafia minyak goreng (Migor), kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menyatakan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Kami mengingatkan untuk terus berjuang untuk rakyat marhaen. Namun dengan kedisiplinan serta penghormatan hukum, tata aturan yang sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD). Dan sesuai ajaran Bung Karno,” ujar Ketum DPN Repdem, Wanto Sugito kepada indodaily.co, Kamis (14/04/2022).
Wanto mengungkapkan, bahwa pernyataan mendorong agar semangat juang itu dilanjutkan sampai ketingkat daerah lainnya.
Sementara Itu, Ketua DPD Repdem Sumsel, Firli Darta, SH menuturkan pihaknya menegaskan bahwa REPDEM Sumsel menyatakan siap mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai tahun 2024 mendatang.
“Kami meminta Presiden Jokowi, untuk memecat 5 Menteri yaitu Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil, Airlangga Hartarto, Erick Thohir dan M Lutfi,” tegas Firli yang juga sebagai Ketua Advokasi (Adv) PDI-P Sumsel.
Adv Firli menyebut, pihaknya semua harus memastikan diri sebagai kader partai yang disiplin.
“Kita tidak boleh membela Pemimpin, yang diduga melanggar hukum. Semua melakukan aksi membela rakyat, harus disiplin dan taat aturan,” imbuhnya.
Menurut Adv Firli, pihaknya menyatakan dukungan kepada Ketua DPN Repdem yang meminta Presiden Jokowi untuk menindak tegas para Menteri tersebut, yang meminta Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan atau menambah masa jabatan menjadi 3 Periode.
“DPD Repdem sumsel siap mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai tahun 2024 mendatang. Sesuai dengan amanat konsitusi,” tukasnya.
