JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 85 pejabat yang terdiri atas 84 Pejabat Administrator dan 1 Pejabat Fungsional pada Rabu (29/4/2026).
Pelantikan yang dilaksanakan secara serentak dari Kantor Pusat hingga Kantor Wilayah di seluruh Indonesia ini menjadi bagian dari upaya penguatan meritokrasi dan reformasi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan sumber daya manusia (SDM) yang terus kita lakukan. Ini hal yang biasa dalam organisasi karena ada yang pensiun, ada jabatan yang kosong, dan ada yang memang sudah saatnya berpindah,” ujar Nusron Wahid dalam pelantikan yang berlangsung secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menteri Nusron menjelaskan, reformasi SDM dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yakni tour of duty (rotasi jabatan), tour of area (rotasi wilayah penugasan), dan tour of time (pembatasan masa jabatan). Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga dinamika organisasi sekaligus memastikan penyegaran dalam struktur kelembagaan.
“Kalau bisa di tempat yang sama tidak boleh lebih dari dua tahun, terutama para Kepala Kantor. Ini penting untuk menjaga dinamika organisasi sekaligus memastikan meritokrasi berjalan dengan baik,” tegas Menteri Nusron.
Ia menambahkan, pengalaman lintas wilayah menjadi hal penting bagi seluruh jajaran ATR/BPN agar memiliki perspektif yang utuh dalam menjalankan tugas. Setiap pegawai didorong untuk pernah bertugas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia guna memperkuat kapasitas serta pemerataan pengalaman kerja.
Menteri ATR/Kepala BPN juga mengingatkan seluruh jajaran, termasuk para pejabat yang baru dilantik, agar tidak terjebak dalam zona nyaman. Menurutnya, rotasi merupakan keniscayaan dalam organisasi yang dinamis dan harus dipandang sebagai bagian dari pengembangan karier.
Turut hadir dalam pelantikan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
