SEMARANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin. Hal tersebut disampaikannya di hadapan para pejabat negara yang hadir dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron mengingatkan agar setiap pemimpin selalu menjunjung tinggi keadilan serta berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin, maka kata kunci yang paling utama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah menjelang azan Magrib.
Menurutnya, tidak sedikit pejabat yang keliru dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan. Sentimen tersebut kerap muncul akibat kedekatan organisasi maupun ikatan emosional, seperti berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemahasiswaan yang sama. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita memiliki ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan tercermin dari kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa setiap kebijakan harus dirumuskan secara aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, daerah juga perlu didorong untuk membangun kekhasan serta kemandirian ekonomi masing-masing.
“Sehingga dari hulu sampai hilir kita memiliki kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Rifqinizamy.
Acara silaturahmi dan buka puasa bersama ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto. (*)
