JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026 hingga akhir triwulan I dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dalam paparannya di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Nusron menyampaikan optimismenya terhadap kinerja kementerian sepanjang tahun ini. Hingga akhir Maret 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai 20,10 persen.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujarnya.
Dihadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Nusron juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Beberapa kegiatan menunjukkan progres positif, diantaranya pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kegiatan yang berada pada tahap persiapan. “Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI. Ia berharap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang 2026 dapat terus dipercepat dengan dukungan legislatif.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar capaian kinerja pada triwulan berikutnya terus dioptimalkan dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan dampak nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
