PALU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di bidang pertanahan, Rabu (1/4/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam membantu percepatan legalisasi tanah wakaf.
Dalam kuliah umum di UIN Datokarama Palu, Nusron Wahid menjelaskan bahwa melalui program KKN Tematik, mahasiswa akan diterjunkan langsung ke masyarakat untuk mengidentifikasi tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum.
“Mahasiswa akan membantu menyisir tanah-tanah wakaf yang belum memiliki legalitas, mulai dari pengurusan Akta Ikrar Wakaf hingga sertipikasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, masih banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum tercatat secara resmi. Oleh karena itu, melalui MoU tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pemerintah optimistis kontribusi mahasiswa dapat meningkatkan jumlah pendaftaran tanah wakaf.
“Kami percaya mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya belajar di lapangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Nusron.
Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan kampus untuk terlibat aktif dalam program KKN Tematik yang berfokus pada persoalan pertanahan.
“Insya Allah pada April ini KKN Tematik di bidang pertanahan akan mulai dilaksanakan. Kami akan membantu identifikasi tanah wakaf, khususnya masjid yang belum memiliki sertipikat,” ungkapnya.
Selain penandatanganan MoU, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Rektor UIN Datokarama Palu. Penyerahan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas aset negara, khususnya di sektor pendidikan, sekaligus mendukung pengembangan kampus.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim beserta jajaran. (*)
