MATARAM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak pengurus organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bekerja sama mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/4/2026).
“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar Menteri Nusron.
Menurutnya, sertipikasi tanah wakaf merupakan langkah penting untuk melindungi aset keagamaan. Tanah wakaf yang belum bersertipikat dinilai berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika nilai ekonominya meningkat.
“Kita khawatir akan timbul konflik. Saat nilainya masih rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi ketika nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena nilai ekonominya besar,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, jumlah tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.063 bidang atau sekitar 50,2 persen telah bersertipikat. Rinciannya meliputi masjid sebanyak 5.468 bidang (2.923 telah bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat), makam 756 bidang (299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat), sekolah 1.004 bidang (360 bersertipikat), serta fasilitas sosial lainnya 1.098 bidang (995 bersertipikat).
Menteri Nusron menargetkan sertipikasi seluruh tanah wakaf di NTB dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Untuk itu, ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim khusus serta memperkuat kolaborasi melalui nota kesepahaman (MoU) dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik bersama perguruan tinggi Islam di NTB.
“Segera buat MoU dengan UNU, UIN, maupun Universitas Muhammadiyah untuk KKN tematik. Fokus pada pengurusan sertipikat wakaf masjid dan musala agar semuanya bisa diselesaikan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB Badrun, Rektor UNU NTB Baiq Mulianah, serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Menteri Nusron juga didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley. (*)
