JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal dengan menggelar webinar entry meeting pelaksanaan audit kinerja tahun 2026 pada Senin (13/4/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menegaskan, bahwa audit kinerja memiliki peran penting untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Dari pengalaman kita, audit kinerja oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menunjukkan masih adanya instrumen kebijakan yang perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Hal ini penting untuk menguji apakah organisasi telah berjalan sesuai tujuan,” ujar Dalu Agung Darmawan secara daring.
Dalam webinar yang diikuti perwakilan unit kerja pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia, ia menjelaskan bahwa temuan audit kinerja kerap bersumber dari kelemahan pada tahap perencanaan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan program kerja agar lebih relevan, logis, dan terukur.
“Kita harus memastikan program yang dijalankan benar-benar realistis dan sesuai target kinerja. Banyak deviasi terjadi karena perencanaan yang tidak jelas atau indikator yang kurang tepat. Ini yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi menjelaskan, bahwa entry meeting merupakan tahap awal dalam proses audit, yakni pertemuan antara tim auditor dan pihak yang akan diaudit. Menurutnya, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait tujuan, ruang lingkup, serta rencana dan jadwal pelaksanaan audit.
“Dalam audit ini, kami tidak mencari kesalahan. Kami ingin bersama-sama memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima dapat dipertanggungjawabkan, bahkan hingga satu rupiah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan dan pengorganisasian yang matang sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program.
“Perencanaan adalah pintu awal dalam menyusun program dan kegiatan. Kita harus jelas menentukan tujuan, outcome, serta dampaknya bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
