INDODAILY.CO, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru meminta seluruh pejabat, baik jajaran teknis maupun non teknis di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar menghindari apapun yang terkait aksi korupsi, suap dan bentuk kejahatan apapun jika tak ingin bermasalah di kemudian hari.
“Pokoknya hindarin. Apapun kejahatan baik itu suap, korupsi atau apapun bentuknya. Tidak ketahuan sekarang, ya kedepan pasti tahu,” ujar Herman Deru saat dimintai komentarnya pasca pengumuman resmi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (16/10/2021) sore.
Hingga kini, HD baru mengetahui tentang penetapan kasus tersangka Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin melalui televisi dan belum ada pemberitahuan resmi dari instansi tersebut untuknya.
“Kita hormati semua proses hukum yang berlaku, kita tunggu dulu pemberitahuan resminya ke saya baru nanti kita pikirkan untuk pelaksana teknis di Muba kedepan karena roda pemerintahan disana tidak bisa stagnan juga. Apakah nanti wakil bupati yang menjabat sementara, kita tunggu saja dulu,” ucapnya.
Terkait banyaknya pejabat Sumsel yang tersandung kasus KPK dalam waktu berdekatan, HD berpendapat itu meruapakan kasus yang berbeda. Perbuatan pelanggaran bisa menimpa siapa saja, entah itu warga hingga tingkatan Kepala Daerah karena semuanya kembali ke mental dan pribadi masing-masing.
Dalam aturan baik tertulis maupun non tertulis konsekuensi apa yang bisa terjadi jika melakukan pelanggaran, sekecil apapun itu sudah ada undang-undang yang mengatur.
Dan kebanyakan juga, kata dia, tindakan yang dilakukan rata-rata adalah kasus yang sudah lama terjadi dan baru terungkap saat ini di era kepemimpinannya di Sumsel seperti kasus di Muara Enim.
“Dari awal saya selalu ingatkan agar semua kepala daerah untuk menghindari. Bukan hati-hati. Kalau hati-hati nanti kesannya saya suruh tapi hati-hati. Tapi ini tidak, hindarin. Ini yang selalu saya instruksikan tiap kali rapat dengan Bupati atau walikota,” ungkapnya.
Diketahui, belum lama ini jajaran anggota DPRD Muara Enim juga baru saja di angkut ke gedung KPK hingga ditetapkan sebagai tersangka pada dua minggu lalu. Dan kini publik kembali diihebohkan dengan aksi senyap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Sumsel, Dodi Reza Alex Noerdin bersama dua stafnya dan satu dari kontraktor tersangkut di gedung KPK pula.
“Jadi ini pelajaran kita bersama, dan kita hormati proses hukum yang berlaku,” beber Herman Deru.
HD sendiri usai melaunching desain letter gerbang Jakabaring bersama bank Mandiri pada hari yang sama, sebelum berangkat untuk menghadiri kegiatan di OKu Timur, dia enggan berkomentar banyak terkait aksi OTT tersebut.
Bahkan HD enggan berandai-andai jika peristiwa OTT itu belum jelas yang hanya dia lihat dari running text televisi saja.
“Tidak berani berandai-andai. Kalau ditanya bagaimana pendapat dan komentar saya, ya belum bisa karena saya benar-benar belum tahu. Nantilah,” katanya.
Pernyataan itu diungkapkan HD sekitar pukul 11.00 wib namun usai KPK memberikan pengumuman resmi, HD ketika dihubungi kembali barsedia bicara.
“Sekali lagi, kita hormati proses hukum yang berlaku, smabil menunggu pemberitahuan resmi kita akan mengupayakan agar roda pemerintahan di Muba tetap jalan karena menyankut pelayanan langsung ke masyarakat,” tandasnya. (Wie).
