BEKASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN telah mencatat berbagai capaian konkret. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan agraria yang semakin berkeadilan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah pengetatan aturan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), guna memastikan manfaat tanah benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang konkret.
Kebijakan pengelolaan agraria yang berkeadilan juga berdampak positif terhadap program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut.
“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, tetapi juga oleh dukungan infrastruktur pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yaitu ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya. (*)
