JAKARTA – Transformasi layanan berintegritas menjadi fokus utama dalam rapat kerja nasional (rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Mengusung tema ‘Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN’, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa integritas merupakan salah satu kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih, disamping transparansi dan akuntabilitas.
“Integritas itu berbicara tentang sumber daya manusia, kejujuran, etika, dan kedisiplinan,” ujar Edward saat menjadi narasumber dalam rakernas tersebut.
Dihadapan ratusan jajaran ATR/BPN, Wamen Hukum menjelaskan bahwa transparansi serta akuntabilitas merupakan indikator profesionalisme pelayanan publik. Masyarakat, katanya, harus mendapatkan akses jelas terhadap informasi, proses bisnis, dan standar operasional prosedur (SOP).
“Ini penting agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah mereka,” tuturnya.
Edward juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai upaya memperkuat transparansi di tengah transformasi digital sektor publik.
“Akuntabilitas adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelayanan publik melalui SOP yang jelas dan dapat diakses masyarakat,” lanjutnya.
Integritas yang diwujudkan melalui kejujuran, disiplin, transparansi, dan pengawasan ketat, disebut menjadi fondasi terciptanya pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Hal ini sejalan dengan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN melalui predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pada sesi pembukaan, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid kembali mengingatkan bahwa integritas harus dibuktikan lewat tindakan, bukan sekadar penghargaan. Ia bahkan memberikan peringatan tegas atas potensi penyimpangan.
“Kalau nanti sudah dapat piagam WBK kok di lapangan masih ditemukan praktik aneh-aneh, tidak usah sampai aparat penegak hukum, saya tindak tegas langsung di lapangan,” tegas Nusron.
Sebagai bentuk keseriusan dalam pencegahan korupsi, Nusron juga menegaskan bahwa predikat WBK akan menjadi salah satu faktor utama dalam proses mutasi dan promosi ASN.
“Ini nanti menjadi salah satu fast track untuk mutasi maupun promosi, asal benar-benar WBK,” ujarnya.
Rakernas 2025 turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan. (*)
