JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara melalui optimalisasi penggunaan Cash Management System (CMS).
Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang digelar pada Rabu (29/4/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas kementerian telah memanfaatkan CMS secara konsisten.
“Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, menerapkan transaksi digital secara real time, meminimalkan praktik korupsi, serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
CMS merupakan sistem yang menyediakan layanan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, hingga berbagai fasilitas transaksi perbankan lainnya secara real time dan online. Penggunaan CMS ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
Menurut Dalu Agung Darmawan, regulasi tersebut mendorong bendahara satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memanfaatkan sistem pembayaran dan penyetoran nontunai (cashless). Melalui penggunaan CMS, risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara diharapkan dapat diminimalkan secara signifikan.
“Secara keseluruhan, penggunaan CMS telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Harapannya, pada tahun 2026 capaian transaksi menggunakan CMS dapat semakin optimal. Terlebih pada tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS K/L dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja (Satker) dari tingkat pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang mencatat penggunaan CMS terbanyak serta capaian penerimaan PNBP terbaik.
Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, antara lain Satker dengan persentase penggunaan CMS tertinggi pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kategori capaian target PNBP terbaik untuk kelompok target besar, sedang, dan kecil.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari, melaporkan proses implementasi CMS di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menjelaskan bahwa optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi penting dalam penerapan transaksi non tunai secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan PNBP sebagai bentuk kontribusi terhadap negara.
“Kegiatan pengelolaan CMS ini ditujukan untuk memitigasi potensi temuan BPK yang berulang, sekaligus mendukung pengelolaan APBN dan PNBP serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan pembayaran non tunai,” ujar Kartika Sari.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi penerima penghargaan, serta perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota penerima penghargaan. Turut hadir pula perwakilan mitra kerja perbankan, yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BSI. (*)
