JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Wakil Menteri Penguatan Kelembagaan Kementerian Kehakiman Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan.
“Pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam pertemuan tersebut, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu tugas utama kementerian ini adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Ia menjelaskan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Menurut Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. Karena itu, Kementerian ATR/BPN terbuka untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara tersebut.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Selain membahas aspek kelembagaan dan regulasi, delegasi Timor-Leste juga menaruh perhatian pada sejumlah aspek teknis, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios, yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi serta penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun Indonesia dan Timor-Leste memiliki sistem serta kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia diharapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.
Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antara Timor-Leste dan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste, sekaligus membuka peluang pengembangan kerja sama lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*)
