Dugaan Bayar Hutang Pakai Dana Desa, Kades Darat: Itu Tidak Benar

Kepala Desa Darat Kabupaten OKI, Ahmad Kecil

INDODAILY.CO, OKI — Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Salah satunya Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Seperti Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Bacaan Lainnya

Dilansir dari berita sebelumnya Oknum Kades di OKI Diduga Bayar Hutang Pakai Dana Desa, Kok Bisa?, pada Jumat (29/07/2022) kemarin.

Menanggapi pemberitaan tersebut Kepala Desa Darat Ahmad Kecil mengungkapkan bahwa uang yang ia bayarkan hutang kepada pihak rentenir itu tidak memakai Dana Desa melainkan ia membayar hutang kepada rentenir meminjam uang dari salah satu bank.

“Menyanggah berita yang beredar terkait masalah hutang piutang. Waktu itu, untuk bayar hutang kepada pihak rentenir saya pinjam uang dari bank bukan memakai uang negara Dana Desa (DD) seperti yang dikatakan oleh rentenir,” ungkap Ahmad Kecil kepada indodaily.co, Minggu (31/07/2022).

Ia menceritakan pernah meminjam uang kepada rentenir tongah dedi dengan suku bunga 30% perbulan untuk keperluan pribadinya dan dibayarkan tidak memakai uang negara.

“Pada tahun 2020 lalu saya pinjam uang sebesar 50 juta kepada rentenir, saya hanya menerima 44 juta saja dari pinjaman tersebut dengan suku bunga 30% perbulan dan saya pinjam 3,5 suku emas dengan syarat mengembalikan 5 suku karena limit waktu pembayaran terlambat sampai berlipat gandalah suku bunga pinjam itu melebihi hutang sebelumnya sampai 200 ratus juta lebih,” ungkapnya.

Ahmad menyayangkan sikap dari salah seorang rentenir yang ia anggap teman akan tetapi terus menerus mengusik dan menggaitkan permasalah hutang piutang.

“Hubungan saya dengan tongah dedi adalah teman, saya juga menyayangkan sikapnya (Dedi) karena permasalahan hutang piutang ini telah clear tapi pihaknya masih menggaitkan permaslahan ini, saya merasa terancam sedangkan permalasahan ini telah akan tetapi pihaknya tidak memberikan bukti-bukti kwitansi yang selama ini mereka pegang,” imbuhnya.

Ahmad berharap dengan adanya kejadian ini menjadi pembelajaran baginya, untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama terkait peminjaman uang kepada rentenir dengan suku bunga yang tinggi.

“Menjadi pembelajaran bagi saya kedepannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, saya juga menyayangkan jika pembayaran hutang ini dikaitkan dengan dana desa. Sedangkan pembagunan di desa saya sudah sesuai dengan prosedur, bisa di cek dan ditanya sama pihak inspektorat dan Dinas PMD apakah ada kekurangan volume bangunan di desa saya,” tandasnya.

Pos terkait