BOGOR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan secara khusus mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dalam rangka percepatan penyelesaian layanan pertanahan. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Triwulan III yang menunjukkan perlunya percepatan dalam penyelesaian berkas layanan pertanahan.
“Dibutuhkan kepedulian Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantah dalam menyikapi tunggakan ini. Kita harus memaknainya sebagai kewajiban kita sebagai pelayan publik untuk menyelesaikan berkas tersebut,” ujar Wamen Ossy dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelesaian Layanan Pertanahan di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025).
Wamen Ossy menegaskan pentingnya peran pimpinan dalam mengontrol tunggakan layanan pertanahan.
“Berkas sebelum tahun 2025 hendaknya dicicil penyelesaiannya, mana yang bisa diselesaikan segera diselesaikan. Namun, jangan lupakan berkas tahun 2025 karena jumlahnya akan terus bertambah,” imbaunya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Virgo Eresta Jaya memaparkan strategi penyelesaian berkas layanan pertanahan, khususnya dalam hal pengukuran bidang tanah. Ia menilai, penyelesaian tunggakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan dan validitas berkas.
“Misalnya, ketika petugas ukur datang ke lokasi pemohon dan ternyata tanahnya berada di kawasan hutan, maka berkas tersebut tidak bisa diproses. Begitu juga jika tanah tidak memiliki patok batas atau ada keberatan dari tetangga, maka pengukuran tidak dapat dilakukan. Kalau berkas dari pemohon bermasalah, otomatis tidak diproses agar tidak menumpuk,” jelas Virgo.
Kegiatan Monev ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, serta Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
