JAKARTA – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memajukan wilayah pedesaan serta mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pelaksanaan Reforma Agraria mendapat pengakuan publik. Melalui inovasi program Kampung Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN berhasil meraih CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kerja keras dan pelayanan terbaik yang telah diberikan hingga memperoleh pengakuan ini,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menerima penghargaan tersebut.
Program Kampung Reforma Agraria dinilai sebagai model percontohan pengelolaan tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di tingkat desa. Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya melaksanakan redistribusi dan sertipikasi tanah, tetapi juga memastikan pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kami terus mendorong agar kepemilikan lahan menjadi lebih merata serta memastikan lahan-lahan tersebut dikelola secara produktif,” jelas Ossy.
Selain berfokus pada pemerataan ekonomi desa, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan transformasi menuju digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta meminimalkan potensi sengketa dan konflik agraria di masa mendatang.
“Kami tengah melakukan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu, kami memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika digitalisasi ini berhasil diterapkan secara menyeluruh, kami yakin dapat meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ungkap Ossy.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kami dapat terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah. Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)
