JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, serta penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Menurutnya, keempat visi tersebut memiliki keterkaitan erat dalam pemanfaatan ruang di Indonesia.
“Ketahanan pangan membutuhkan tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga memerlukan tanah, begitu pula industrialisasi dan pembangunan perumahan rakyat. Semuanya bertumpu pada ruang yang sama. Karena itu, penataan ruang yang berkeadilan menjadi kunci untuk menyeimbangkan seluruh kepentingan tersebut,” ujar Menteri Nusron dalam Sarasehan Hari Tata Ruang Nasional (HANTARU) di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).
Menteri Nusron menekankan, tata ruang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Oleh sebab itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.
“Kita harus memastikan niat pembangunan sudah benar sejak awal. Jika niatnya keliru, maka tata ruangnya pun akan salah. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang tidak tepat dalam memahami visi pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan. Dengan tata ruang yang sinkron, terarah, dan berkeadilan, Kementerian ATR/BPN optimistis pembangunan nasional akan bergerak menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan akses terhadap hunian bagi seluruh rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, turut menyoroti pentingnya RDTR sebagai instrumen kunci dalam membangun kota yang berkarakter dan berkelanjutan.
“RDTR memang berisi zonasi dan pengaturan ruang untuk pembangunan. Namun lebih dari itu, RDTR diharapkan dapat mendorong transformasi kota menjadi lebih berkarakter, hijau, berkelanjutan, dan inklusif,” ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simarmata, juga memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan Sarasehan HANTARU 2025. (*)
