Kemensos Bersama Anggota DPR RI Pantau Penyaluran Program Bansos di Ciamis

Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

INDODAILY.CO, CIAMIS – Kementrian Sosial (Kemensos) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VIII memantau Percepatan Penyaluran Program Bantuan Sosial di 5 Kecamatan Kabupaten Ciamis, Jumat (4/2/2022).

Anggota DPR RI Komisi VIII, Surahman Hidayat mengatakan kalau dari sisi anggota dewan itu hanya monitor realisasi program Kementrian Sosial (kemensos). Ada beberapa jenis bansos yang disalurkan, bansos tersebut apakah sudah direalisasikan secara tepat waktu dan tetap sasaran atau tidak.

“Kita pantau, kalau tahun ini ok, maka untuk anggaran tahun depan kita akan dukung lagi, itu poinnya,” ucapnya.

Menyingkapi carut marut program bansos di Kabupaten Ciamis, Surahman mengatakan kalau untuk program bansos BPNT, PKH dan BLT perlu adanya sinkronisasi data, yaitu oleh pihak kemensos dan kemendagri bersama jajarannya, itu semua harus ada kecocokan.

“Ada beberapa jenis penerima bansos untuk Keluarga Penerima Harapan (KPM), diantaranya ada yang menerima Rp1.600.000, Rp1.200.000, Rp900.000,” bebernya.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, pejabat dari Kementrian Sosial yang menggelar acara enggan memberikan keterangan apapun terkait kegiatan yang digelar Kemensos dan Anggota DPR RI Komisi VIII tersebut.

“Saya tidak bisa memberikan keterangan apapun, karena saya lagi buru-buru ke tempat yang lain,” singkatnya.

Dalam kegiatan Monitor dan Evaluasi (monev) tersebut, kepala Polisi Sektor (polsek) Ciamis, Ismet mengatakan Penerima bantuan sosial (bansos) ini, jika mereka sehat maka diwajibkan untuk vaksin dulu minimal sudah vaksin dosis satu.

“Kita sekarang lagi gencar menggelar vaksin sampai tingkat desa, dari usia 6-17 tahun bahkan orang dewasa,” ucapnya.

Warga selama ini sulit untuk divaksin, kata Dia, bahkan sudah door to door oleh petugas kesehatan namun mereka malah kabur, sehingga banyak sekali kendala di Desa-desa dalam penerapan vaksinasi.

“Jangan sampai disini itu, begitu ada bansos datang paling duluan. Harus ada timbal balik ke pemerintah yang memberikan bansos itu, yaitu dengan melaksanakan vaksin,” bebernya.

Dia menuturkan, kalau warga penerima bansos ini belum divaksin dosis satu, maka bantuan tersebut akan ditahan dulu, tidak akan diberikan sebelum mereka melakukan suntik vaksin dosis pertama.

“Untuk itu, kita sediakan tenaga nakes disini, yang belum vaksin silahkan vaksin dulu, nanti sesudah divaksin bantuannya akan diberikan,” tukasnya.

Pos terkait