JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Ia menyebut, terdapat tiga dukungan utama yang akan diberikan, yakni dari aspek tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya terlihat secara teknis, tetapi juga selaras secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ossy menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall). Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat proses perizinan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku.
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya jika proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.
Dalam aspek pengadaan tanah, ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, Ossy menekankan bahwa dukungan ini tetap memerlukan penguatan sinergi lintas sektor.
“Kami mendorong penguatan working group lintas kementerian dan lembaga agar integrasi serta overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ini.
“Pendekatan yang dilakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri/kepala lembaga serta wakil menteri/wakil kepala dalam Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. (*)
